Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus, pada Pasal 86 menjelaskan bahwa Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (selanjutnya disebut Puslitka), Puslitka mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi. Tugas dimaksud dilaksanakan oleh kelompok jabatan struktural, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan fungsional umum.Kelompok Jabatan Struktural terdiri dari:

1. Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah serta penyusunan naskah akademik.
2. Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.
3. Subbidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Ketatausahaan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pustakawan, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Penerjemah, dan Analis Hukum, sedangkan kelompok jabatan fungsional umum terdiri dari jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, Pengeadministrasi Perkantoran, dan Pengolah Data dan Informasi. 

Jumlah SDM Puslitka per 1 April 2026